Tujuh Puluh Lima Hari Ingin Menjadi Presiden?

 

Kasak kusuk ragam strategi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini sudah ramai dan riuh diperbincangkan oleh beberapa kalangan dari yang idealis sampai berkepentingan,entah dari sisi kanan maupun kiri dan ini senantiasa menjadi permasalahan yang krusial dalam menyusun tata aturan yang di bungkus menjadi pengesahan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum (UU Pemilu). Maka kita akan menemukan beberapa persoalan katakanlah ada lima hal yaitu ambang batas presidensial,ambang batas parlemen,alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil),metode konversi suara pemilu legislatif,sampai pada sistem pemilunya.

Maka dari lima itulah yang menjadi sensitif yang mana menyangkut tiga persoalan Rancangan Undang-Undang Pemilu dan akan menimbulkan keraguan diantaranya adalah pertama ambang batas presidensial,kedua metode konversi suara pemilu legislatif juga yang ketiga sistem pemilu yang memang tepat agar bisa digunakan di Indonesia. Sudah tentu sangat membutuhkan parameter untuk bisa mengukur keefektifan atas peraturan tiga persoalan tersebut. Apa saja yang semestinya bisa menjadi parameternya? Menyediakan representasi,menjadi pemilu bermakna,menyediakan insentif bagi koalisi,memfasilitasi pemerintahan yang stabil serta efesien,meminta pertanggungjawaban pemerintah,hingga meminta pertanggungjawaban wakil-wakil perorangan.

Atas itu semua sistem pemilu yang tepat digunakan di Indonesia adalah Pemilu terbuka karena dengan harapan agar menciptakan kesempatan yang sangat besar untuk memilih calon yang visi,dan misinya sama,jadi tingkat ambang batas kepresidenan yang semestinya tepat digunakan di Indonesia adalah secara persentase 20% karena akan menciptakan pemerintahan yang stabil serta efisien.

Bicara mengenai hal ini dialog serta kompromi untuk mencari kesepakatan terhadap Undang-Undang tentang pemilihan Umum (UU Pemilu) acap kali alot,karen mengingat produk hukum tersebut akan menjadi pijakan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang serta melaksanakan Undang-Undang,kita tentu sudah mengetahui DPR dan KPU Sepakat Masa Kampanye Pemilu selama 75 Hari dengan besaran biaya pelaksanaanya sebesar Rp76,6 Triliun.

Dengan diharapkan pendistribusian logistik bisa dilaksanakan KPU sehingga sesuai tahapan dan jadwal yang telah disepakati, untuk pemilu akan dijadwalkan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024,dan Pilkada serentak pada 27 November 2024 dan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu sudah terlaksana pada bulan Agustus 2022. Dan mengenai verifikasinya parpol calon peserta pemilu juga telah terlaksana pada Desember 2022.

Mencuri Start di awal atau Panaskan mesin demi menjadi Presiden bolehkah?

Proses pengusungan calon presiden memang bukanlah perkara mudah,terlebih bagi seluruh partai politik yang sudah menghitung peluang mereka untuk kekuasaan mendatang,ada banyak skema atau pola salah satunya cara acak kongsi-kongsi politik yang memang bagi para elite utama partai politik sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam pengusungan calon presiden,secara automatis akan ada kalkulasi dari segi kekuatan terhadap figur yang di usung,sampai kepada skema komunikasi plus negosiasi dengan alih-alih bersifat reaksi-aksi dari sekian jumlah partai politik yang akan bertarung,begitupun dinamika merebut kepercayaan masyarakat.

Tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka ta’aruf namun untuk itu butuh metode atau cara salah satunya pola komunikasi yang dibangun,dalam dunia partai politik sudah tentu akan terjalin komunikasi politik elite ada suatu teori dari Michael Gallagher dan Michael Marsh dalam buku Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics (1988),memberikan ilustrasi sangat gamblang mengenai rumitnya proses seleksi kandidat,dengan istilah Kebun rahasia politik (the secret garden of politics).boleh jadi secara ilustrasi menggambarkan kondisi saat ini.

Meskipun tidak banyak menyentuh publik dan menjadi teka-teki (Enigma),walaupun secara jujur drama-dramanya dengan bumbu-bumbu dari panggung ke panggung acap menjadi gorengan di khalayak luas. Teramat menarik sekali jika mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor kenapa bisa dalam proses pengusungan kandidat Capres kok menjadi sangat kompleks dan tetap menjadi teka-teki (Enigma).

Ada faktor yang bisa dikatakan menentukan sejumlah proses pengusungan kandidat yakni relasi secara personal dan akan mewarnai komunikasi politik elite,sudah menjadi hal lumrah di Indonesia dalam hal ini sangat bergantung pada figur contoh mungkin kita masih ingat relasi personal Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian menjadi kerumitan untuk menyatukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Demokrat dalam satu kongsi.

Sudah terjadikan relasi secara personal jelang-jelang pemilu 2024 antara hubungan Megawati dengan Surya Paloh (Partai Nasdem) mungkin sudah mulai renggang meskipun keduanya pernah sama-sama menjadi bagian kabinet Indonesia Maju. Seru sekali saling sindir antara Surya Paloh dan Megawati mengenai diksi yang digunakan kecongkakan Partai Sombong,walaupun agak satire tidak menyebutkan nama dan itupun dalam konteks panggung komunikasi antara keduanya sungguh sulit bisa mengatakan tidak ada reaksi-aksi diantara keduanya.

Apakah sama jualan Capres seperti Jualan Kopi keliling?

Kalau jualan kopi curang dengan mengurangi takaran atau menaikan harga mungkin sangat sedikit yang akan marah,namun sangat berbeda akan dengan tata pola menstrategikan promosi Calon Presiden mengapa demikian? Karena yang akan menjadi Presiden akan pegang uang cash lebih dari 30ribu triliun setiap tahunnya,seorang Presiden juga menguasai seratus lebih BUMN serta anak cucunya mungkin lebih dari lima ratus ribu dan kita tidak tau jaringan-jaringanya tidak hanya itu seorang presiden juga akan menguasai perizinan,konsesi-konsesi dari tambang dan sebagainya,tanah juga bangunan.

Jadi sosok yang di promosikan menjadi Calon Presiden sudah tentu dinilai sangat penting,maka kalau terjadi kecurangan dalam proses katakanlah dari promosi sampai pemilihan akan banyak menimbulkan reaksi kemarahan,dengan demikian sudah sepatutnya agar pihak penyelenggara pemilihan presiden mengatur regulasinya,berbedakan seperti jualan kopi keliling?

Karena sangat kecil kemungkinan ada pelarangan jualan kopi di jalur-jalur daganganya,meskipun mungkin sudah ada rutenya dalam menjual kopi sampai ada yang mengawasinya atau sebut saja wilayah dagang,apalagi perihal dalam promosi Presiden yang akan pegang uang cash tiga ribu triliun setiap tahunnya dan banyak pegang kekuasaan lalu akan dibagi kemana-kemana,sudah tentu toh sewayahnya diregulasi secara ketat.

Sepatutnya kita menyadari jangan sampai karena ketiadaan aturan para tim sukses pengusung calon presiden sudah bermain sangat jauh,seperti mengumpulkan masa,terbang kesana kemarih,menggunakan private jet,dan itu semua semestinya di atur karena menyangkut anggaran yang digunakan oleh si calon presiden yang di usung itu uang siapa?. Secara etika seorang calon presiden pantaskah mengaku tidak ada uang? Mengapa sudah terjadi satu sosok sudah ditetapkan sebagai calon presiden? Maka akan terjebak masuk aturan karena pendaftaranya kan pada tanggal 7 september sampai 13 2023.

Tapi boleh dong curi start? Yah boleh-boleh aja meskipun akan diteriakin orang kalaupun jumlah yang meneriaki satu yang dukung ratusan hingga ribuan,oke itu masuk ke faktornya maka akan ada impilkasi berefek seperti siapa yang akan mengamankan si calon presiden? Kan ada partai yang sudah mengusung si calon presiden..! yah betul,padahal semestinya sosok tersebut harusnya secara pengamanan katakanlah jaminan pengamanan keselamatan dirinya harus diamankan oleh negara.

Karena apa sosok-sosok yang sudah ditetapkan sebagai calon Presiden itu nilainya sangat mahal,ambil contoh pemain sepak bola ada kan yang harganya satu triliun lebih,apalagi yang akan menjadi pemimpin negeri ini...! mau dibiayai orang atau dengan anggaran pribadi tetap mahal sosok yang akan jadi Presiden.

Sudah dengar dan baca beberapa berita mengenai perihal pengusungan calon presiden? Bawaslu mengatakan ada pelanggaran etika,ada curi start dan sebagainya. Alangkah lebih baik KPU membuat aturan dari Pengumuman pada tanggal 14 Desember 2022 sampai 14 September 2023 kira-kira sepuluh bulan rancanglah aturanya? Baik bagi partai politik,bagi calon presiden maupun bagi calon legislatf. Atau bisa juga mumpung jumlah partai yang sudah lolos verifikasi 17 Partai,dengan partai berkategori nasional deklarasikan saja calon presidennya. Kalau bisa harus jadi tidak perlu menunggu pengumuman dari pihak KPU.

Walhasil secara jangka waktu untuk kampanye juga panjang untuk sosialisasi gagasan,visi,misi,dengan harapan asik masyarakat nonton enak,dapat dibayangkan jika masyarakat menyaksikan jumlah capres yang di usung oleh partai-partai berkategori nasional seperti halnya menonton sepak bola. Dapat dibayangkan pula jika dari jumlah partai nasional mengusung satu capres kemudian di pertarungkan di beberapa tempat-tempat yang sekiranya mampu merebut ceruk pasar suara. Dari berdebat ke daerah-daerah tertinggal,bicara mengenai masa depan anak negeri,bicara mengenai integrasi sosial,bicara masa depan dari sabah sampai merauke. bila perlu ditengah-tengah tanah IKN untuk melanjutkan program dan harapan presiden sebelumnya.

Maka apakah mungkin dengan tujuh puluh lima hari mampu mendapatkan golden ticket untuk menjadi Presiden yang semestinya dengan tiket penonton baru bukan penonton lama,kalau modalnya kurang bagaimana?atau modalnya tiket lama? Padahal tiket baru yang menggambarkan kondisi real saat ini untuk bisa meraih suara-suara pemilih presiden.

Masuk logikakah bisa apa seorang calon presiden dengan masa kampanye tujuh puluh lima hari untuk menyampaikan visi misi dari sabah sampai merauke yang kebutuhan dan harapannya berbeda-berbeda? Yakin masih ada waktu?.